Mengenal Statistik Sektoral

Selasa, 23 Jul 2019, 11:16:38 WIB, 5946 View

[i]Tak kenal maka tak sayang[/i], peribahasa yang mungkin sesuai untuk artikel kali ini. Statistik sektoral yang akhir-akhir ini sering terdengar seiring kebutuhan akan data yang terus meningkat dan sangat dibutuhkan terhadap kegunaannya. Dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi hal utama dalam perumusan kebijakan pembangunan, alat monitoring terhadap implementasi perencanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, statistik merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan statistik ini mengacu pada Undang-Undang no 16 tahun 1997 tentang Statistik.

[b]Membangun Statistik Sektoral[/b]

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, diperlukan sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penyedia atau sumber statistik sektoral. Disinilah diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari OPD dalam hal penyediaan data sektoral. Dengan data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing OPD, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi. Sistem yang menampilkan indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja pembangunan di daerah. Sudah saatnya Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan BPS Kabupaten untuk membangun ketersediaan statistik sektoral untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Telah bersama-sama kita mahfum bahwa yang menjadi sumber informasi adalah data. Sehingga tanpa data kita tidak akan bisa memperoleh informasi. Lalu bagaimana kaitannya antara pembangunan dengan informasi statistik?Pembangunan butuh kekuatan tanpa kekuatan pembangunan akan runtuh. Salah satu kekuatan agar bangunan yang akan dibangun itu kuat adalah tersedianya data statistik yang berkualitas. Dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen dan perumusan kebijakan pembangunan, alat kontrol terhadap implementasi perencanaan, termasuk kebijakan yang bersifat evaluasi terhadap hasil kerja akhir.Apa yang menjadi sumber kekuatan tersebut, semuanya tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah memerlukan data berkualitas.

[b]Tiga Jenis Statistik[/b]

Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat 3 jenis statistik yaitu statistik khusus, statistik dasar dan statistik sektoral.

1. Statistik dasar

Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

[b]2. [/b][b]Statistik Sektoral [/b]

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

3. Statistik Khusus

Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pemanfaatan statistik sektoral bersifat terbuka yang bisa diakses secara umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memenuhi standar layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2010, maka data statistik termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[b]Peranan Statistik Sektoral[/b]

Di dalam pemerintahan, statistik sektoral mempunyai peranan yang sangat penting, diantaranya untuk perencanaan pembangunan. Data dan informasi statistik dapat digunakan mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang; menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan; memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan. Dengan data-data yang dimiliki, pemerintah akan lebih mudah untuk mengambil suatu kebijakan.

Sebagai contoh data tentang kependudukan mencakup struktur penduduk, populasi usia sekolah yang ada didalam sistem persekolahan dan yang berada diluar sistem persekolahan. Dan struktur angkatan kerja yang berdasarkan kategori kerja dan pendidikan. Data ini diperlukan untuk menentukan cakupan populasi yang perlu mendapat kesempatan pendidikan dalam kaitannya dengan kebutuhan pada berbagai sektor pembangunan. Dengan mengetahui jumlah penduduk usia 7 –12 tahun maka pemerintah dapat memperkirakan berapa kebutuhan sekolah dasar yang harus disediakan mengingat usia tersebut adalah usia sekolah dasar.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS diperlukan juga data-data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang mengurusi statistik sektoral. Banyak sekali data data sektoral bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Sebagai contoh di bidang pertanian, untuk menentukan pola tanam diperlukan mengenai data suhu, kelembaban udara, dan curah hujan; data pendidikan misalnya mengenai jumlah sekolah, murid, dan guru untuk mengetahui bagaimana rasio kebutuhan guru terhadap ketersediaan sekolah dan murid; data kesehatan misalnya mengenai fasilitas dan tenaga kesehatan, jumlah bayi lahir, jumlah ibu hamil, jumlah kasus penyakit, jumlah klinik, peserta KB, dan pasangan usia subur; data pekerjaan umum misalnya mengenai panjang jalan berdasarkan kondisi (baik, rusak); panjang jembatan kondisi baik/rusak, jumlah irigasi, luasan daerah genangan banjir. Data pada urusan sosial misalnya berapa jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial, jumlah panti sosial pemerintah dan swasta, jumlah KDRT pada perempuan dan anak. Bersambung di Bagian 2.

Sumber : Tata Laksana Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik 2019

Berita terkait
Dialog Khusus AdiTV Sosialisasikan Perbup 68 Tahun 2020 Tentang AKB
Selasa, 22 Sep 2020, 09:34:49 WIB, Dibaca : 5 Kali
Publikasi Dokumentasi Salah Satu Layanan Terdepan Diskominfo
Kamis, 17 Sep 2020, 10:44:35 WIB, Dibaca : 14 Kali
Kadiskominfo Menjadi Narasumber Sespimmen Polri
Kamis, 17 Sep 2020, 10:09:44 WIB, Dibaca : 25 Kali