Profil Dinas

Kedudukan 

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Brigjen Katamso No.1, Purbosari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 


Ruang Lingkup 

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugaspembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

 

Visi dan Misi 

Visi, Misi dan Arah Kebijaksanaan Kabupaten Gunungkidul

Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 tanggal 15 Maret 2010 ditetapkan visi Kabupaten Gunungkidul.

VISI  : “GUNUNGKIDUL YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA TAHUN 2025”

PENJELASAN VISI :

Gunungkidul yang berdaya saing :

  • Adalah perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi.

Gunungkidul yang maju :

  • Adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.
  • Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. 
  • Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan.
  • Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas tinggi. 
  • Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. 
  • Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. 
  • Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan

Gunungkidul yang mandiri :

  • Adalah perwujudan kondisi masyarakat yang merdeka, saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya, sikap masyarakat mengenai dirinya sendiri dan masyarakatnya, semangatnya kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.

Gunungkidul yang sejahtera :

  • Adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.

MISI GUNUNGKIDUL:

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

  1. mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
  2. mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  3. mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
  4. mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
  5. mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan
  6. mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan sebagaimana tertuang pada visi pembangunan selama 20 (dua puluh tahun) diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan sebagai berikut:

  1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih
  2. Terwujudnya Pemantapan Sistem dan Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
  3. Terwujudnya Pemantapan Sistem dan Kelembagaan Perekonomian
  4. Terwujudnya Kemampuan Keuangan Daerah
  5. Terwujudnya Penyediaan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai
  6. Terwujudnya Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup


Arah kebijakan pembangunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah:

  1. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Baik dan Bersih
    • Politik, Pemerintahan, dan Hukum
    • Aparatur dan Administrasi Publik Daerah
    • Komunikasi dan Informasi
  2. Mewujudkan Pemantapan Sistem dan Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
    • Agama
    • Pendidikan
    • Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
    • Kebudayaan dan Pariwisata
    • Kedudukan dan Peranan Perempuan
    • Pemuda dan Olahraga
    • Pembangunan Daerah
  3. Mewujudkan Pemantapan Sistem dan Kelembagaan Perekonomian
  4. Mewujudkan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
  5. Mewujudkan Penyediaan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai
  6. Mewujudkan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dengan berdasarkan kepada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan visi dan misi RPJMN, visi  dan misi RPJMD DIY serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 :  "Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021"

Untuk mencapai visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan Misi pembangunan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
  3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
  4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah
  5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif
  6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

 

Tugas dan Fungsi 

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugaspembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

 Kecamatan mempunyai fungsi:

 

  1. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidangpenyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaanmasyarakat desa:
  4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati
  5.  pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukanoleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
  8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahyang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;
  9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan
  10. pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  11. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjukoperasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
  13. penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaanmasyarakat desa.

 

Gambaran Umum 

  1. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
  2. Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk–petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
  3. Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing.
  4. Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
  5. Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.
  6. Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No 57 Tahun 2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Fungsi :

  • perumusan kebijakan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah
  • perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah
  • penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah
  • penyelenggaraan kehumasan pemerintahan daerah
  • pengembangan kemitraan media
  • penyelenggaraan peliputan
  • pengelolaan informasi dan komunikasi publik
  • pelaksanaan tata kelola persandian
  • penyelenggaraan operasional pengamanan informasi
  • penyelenggaraan statistik daerah
  • penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
  • pengelolaan dan pengembangan aplikasi
  • pemberdayaan informatika
  • penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah
  • penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah, dan
  • pengelolaan UPT