Komunikasi Pemerintah Harus Dengan Jaringan Intra Pemerintah

Selasa, 18 Des 2018, 13:54:17 WIB, 4546 View

Gunungkidul ­– Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang demikian pesat, masyarakat memerlukan layanan pemerintahan yang cepat, tepat dan aman, hal tersebut memerlukan kesiapan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kebutuhan layanan kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan layanan berbasis teknologi informasi, Kementerian Kominfo RI melalui Direktorat Aplikasi Informatika selama satu hari memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pengamanan jaringan intra pemerintah yang dilaksanakan di Hotel New Shapir Yogyakarta, Senin (17/12), kepada jajaran Dinas Kominfo se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutan pembukaan, Plt. Direktur Aplikasi Informatika, Bambang Dwi Anggoro dihadapan peserta dan undangan menyampaikan bahwa pemerintah dalam pengelolaan data dan jaringan harus mandiri sehingga terjamin keamanannya serta tidak terus menerus tergantung pada pihak lain.

Dikemukakan pula bahwa, ke depan Dinas Kominfo yang berada di daerah seiring ditetapkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan menjadi CEO dalam penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya akan menjadi tanggungjawab Dinas Kominfo. Ditambahkannya dalam pengelolaan teknologi informasi karena berkaitan pula dengan keamanannya diharapkan dikelola oleh ASN yang ada di daerah.

“Untuk menjaga keamanan selain bekerjasama dengan lembaga yang berwenang dan kompeten dalam ranah siber, setiap komunikasi pemerintah harus dengan jaringan intra pemerintah (jaringan tertutup) melalui satu pintu pada Dinas Kominfo di daerah”.kata Bambang Dwi Anggoro.

“Sehingga akan menjadi aneh ketika di daerah ada salah satu OPDnya yang berlangganan internet secara mandiri tanpa melalui dinas yang menangani teknologi informatika karena akan menimbulkan kerawanan dalam keamanan data dan jaringan yang ada”, jelas Plt. Direktur Aplikasi Kemkominfo RI.

Selain sosialisasi peserta yang berasal dari Dinas Kominfo Propinsi dan Kabupaten/Kota se-DIY tersebut juga mendapatkan materi bimtek dalam pengelolaan sistem jaringan dan keamanan, Private Network Security (PNS) Box oleh nara sumber yang berasal dari Kementerian Kominfo RI.

PNS Box adalah sistem operasi berbasis UNIX yang diremasterisasi dari sistem operasi FreeBSD dengan membuang dan menambahkan fitur-fitur tertentu seperti keamanan jaringan, manajemen jaringan, web server dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah keamanan dan manajemen jaringan.<*>

Berita terkait
SOSIALIASI KEBIJAKAN PEMERINTAH, BIJAK BERMEDIA SOSIAL
Selasa, 14 Sep 2021, 14:13:40 WIB, Dibaca : 7 Kali
SOSIALIASI KEBIJAKAN PEMERINTAH, AJAK MASYARAKAT HINDARI HOAKS
Selasa, 14 Sep 2021, 14:10:21 WIB, Dibaca : 5 Kali
PKS Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Gunungkidul Ditandatangani
Senin, 13 Sep 2021, 08:49:14 WIB, Dibaca : 8 Kali
Statistik Pengunjung
  • Online 1
  • Pengunjung hari ini52
  • Hits hari ini 76
  • Total Hits 202503
  • Total pengunjung 13355
Banner