Gunungkidul Pertahankan Predikat WTP

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian di era penyampaian laporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual untuk Laporan Pengelolaan Keuangan tahun anggaran 2016.

Laporan Hasil Penilaian atas LPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul itu diberikan Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPK DIY) pada Selasa, 30 Mei 2017 bersama dengan 4 wilayah administratif lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Pengelolaan Keuangan (LPK) tahun 2016.

Kepala Perwakilan BPK DIY, Yusnadewi mengatakan predikat WTP lima kabupaten kota se-DIY itu menjadi yang kedua kalinya dalam dua tahun terakhir. Sebab, sebelum dua tahun tersebut sejumlah kabupaten kota di DIY masih memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Ini merupakan momentum untuk mendorong pengelolaan transparansi keuangan yang harus dipertahankan," kata Yusnadewi.

Meski berstatus WTP, kata dia, tim audit BPK masih menemukan permasalahan meski tak mempengaruhi penilaian. Sejumlah permasalahan di antaranya pengelolaan barang belum sesuai, penata-usahaan persediaan belum memadai, pengelolaan aset belum semua tervalidasi, adanya kelebihan pengeluaran dan kelebihan bayar yang menyebabkan kerugian daerah, serta pengadaan barang belum sesuai.

Menurut dia, temuan permasalahan itu telah dimuat dalam laporan yang diserahkan kepada bupati, wali kota, dan DPRD se-DIY. BPK berharap hasil pemeriksaan itu ditindaklanjuti 60 hari usai laporan diterima.

Yasnadewi menegaskan, BPK mendukung penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, periode ini menjadi tahun kedua penilaian dengan menggunan sistem akuntansi berbasis akrual.

"Tujuan tetap mempertanggungjawabkan secara transparan penggunaan APBD. Penilaian yang disampaikan dalam laporan merupakan opini profesional pemeriksa,"  pungkasnya.

BPK Perwakilan DIY

Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah S.Sos menyampaikan terima kasih atas masukan dan koreksi BPK. Ini adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kedua kalinya yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Badingah berharap penilaian selama ini tentunya merupakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. "Kami akan tetap legowo dengan penilaian dan koreksi BPK demi kebaikan pemerintah Kabupaten Gunungkidul," ujarnya. *hs

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas

Pencarian



semua agenda

Agenda

semua download

Download

Statistik

003381

Pengunjung Hari ini : 37
Total pengunjung : 3381
Hits hari ini : 246
Total Hits : 190291
Pengunjung Online : 2

Jajak Pendapat

Bagaimanakah tampilan website Kominfo?
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Kurang Puas

Lihat