Gege: “ Humas Ibarat Seorang Ibu, Yang Harus Menenangkan Anak-anaknya”

Jumat, 28 September 2018

Suradiyana

Informasi

Dibaca: 151 kali

Wonosari – Humas dalam sebuah organisasi merupakan garda terdepan atau etalase yang memberikan layanan yang pertama bagi masyarakat sekaligus menjadi tempat pengaduan, keluhan bahkan cacian dari masyarakat dan harus selalu siap dengan solusi dengan ketenangan serta bijaksana dalam menanggapinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Grace Tobing (Gege), Praktisi Media Humas KPK RI sehingga humas yang ada di lembaga pemerintahan diibaratkan sosok ibu yang harus selalu siap menjadi tempat keluh kesah dan memberikan ketenangan bagi anak-anaknya dalam semua permasalahan yang dihadapi.

Materi-materi senada juga dipaparkan oleh narasumber - narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada acara Workshop Komunikasi Kehumasan Melalui Media Digital dan Alternatif bagi Pemerintah Daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai III Pendopo Parasamya Komplek Kantor Bupati Bantul tanggal 25 – 26 September 2018.

Workshop yang dilaksanakan ini juga sebagai salah satu media sosialisasi KPK RI dalam memberikan penjelasan terkait ketugasan KPK RI dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

“KPK dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya melakukan penindakan saja, sebagaimana yang sering ditayangkan di media konvensional (TV,surat kabar,dll.pen) saja namun juga ada tugas lain untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi”.kata Ramdhani, Korsupgah KPK RI. Dijelaskan pula oleh Ramdhani, nara sumber dari Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Deputi Pencegahan KPK RI bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan tugasnya KPK memiliki lima (5) tugas utama dalam pemberantasan korupsi, yang meliputi; Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kegiatan workshop yang dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari upaya-upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi melalui pemanfaatan media digital atau media sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Selain itu ditambahkannya bahwa media sosial yang ada pada pemerintah daerah perlu ditingkatkan peran dan kapasitasnya untuk memberdayakan berita atau informasi yang berasal dari sumber langsung/pemerintah daerah pada hal-hal yang positif atau baik.

Sedangkan Kristel, dari Humas KPK RI dalam paparan materinya mengajak insan-insan humas pemda untuk dapat mengaktifkan dan mengelola media sosial yang ada saat ini sebagai media untuk menyampaikan informasi, membangun opini, polling dan sebagai media interaksi dengan masyarakat secara langsung tanpa sekat. “ Media sosial dapat dipergunakan untuk menggiring opini publik, namun masyarakat sekarang sudah semakin kritis sehingga perlu penyikapan yang bijaksana”.ungkap Kristel

Disamping penyampaian materi workshop terkait media sosial, peserta juga melakukan praktek pembuatan konten untuk media sosial sesuai dengan program kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemda.

Workshop yang diselenggarakan selama dua hari ini merupakan hasil kerjasama KPK RI dengan Pemda DIY dan Pemkab Bantul ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan Pemkab Bantul, Helmi Jamharis dengan peserta dari unsur humas dan unsur kominfo pemda se-DIY.<*> @aksihumas #aksihumasjogja

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas