Komunikasi Pemerintah Harus Dengan Jaringan Intra Pemerintah

Selasa, 18 Desember 2018

Suradiyana

Informasi

Dibaca: 198 kali

Gunungkidul ­– Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang demikian pesat, masyarakat memerlukan layanan pemerintahan yang cepat, tepat dan aman, hal tersebut memerlukan kesiapan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kebutuhan layanan kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan layanan berbasis teknologi informasi, Kementerian Kominfo RI melalui Direktorat Aplikasi Informatika selama satu hari memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pengamanan jaringan intra pemerintah yang dilaksanakan di Hotel New Shapir Yogyakarta, Senin (17/12), kepada jajaran Dinas Kominfo se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutan pembukaan, Plt. Direktur Aplikasi Informatika, Bambang Dwi Anggoro dihadapan peserta dan undangan menyampaikan bahwa pemerintah dalam pengelolaan data dan jaringan harus mandiri sehingga terjamin keamanannya serta tidak terus menerus tergantung pada pihak lain.

Dikemukakan pula bahwa, ke depan Dinas Kominfo yang berada di daerah seiring ditetapkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan menjadi CEO dalam penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya akan menjadi tanggungjawab Dinas Kominfo. Ditambahkannya dalam pengelolaan teknologi informasi karena berkaitan pula dengan keamanannya diharapkan dikelola oleh ASN yang ada di daerah.

“Untuk menjaga keamanan selain bekerjasama dengan lembaga yang berwenang dan kompeten dalam ranah siber, setiap komunikasi pemerintah harus dengan jaringan intra pemerintah (jaringan tertutup) melalui satu pintu pada Dinas Kominfo di daerah”.kata Bambang Dwi Anggoro.

“Sehingga akan menjadi aneh ketika di daerah ada salah satu OPDnya yang berlangganan internet secara mandiri tanpa melalui dinas yang menangani teknologi informatika karena akan menimbulkan kerawanan dalam keamanan data dan jaringan yang ada”, jelas Plt. Direktur Aplikasi Kemkominfo RI.

Selain sosialisasi peserta yang berasal dari Dinas Kominfo Propinsi dan Kabupaten/Kota se-DIY tersebut juga mendapatkan materi bimtek dalam pengelolaan sistem jaringan dan keamanan, Private Network Security (PNS) Box oleh nara sumber yang berasal dari Kementerian Kominfo RI.

PNS Box adalah sistem operasi berbasis UNIX yang diremasterisasi dari sistem operasi FreeBSD dengan membuang dan menambahkan fitur-fitur tertentu seperti keamanan jaringan, manajemen jaringan, web server dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah keamanan dan manajemen jaringan.<*>

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas

Pencarian

Berita Gunungkidul





semua agenda

Agenda

semua download

Download

semua publikasi

Publikasi

Statistik

030808

Pengunjung Hari ini : 1
Total pengunjung : 30808
Hits hari ini : 114913
Total Hits : 1699463
Pengunjung Online : 1

Jajak Pendapat

Bagaimanakah tampilan website Kominfo?
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Kurang Puas

Lihat